Mendesak, Pemetaan Tata Ruang

Posted: Juni 24, 2010 in Suara SJI Angkatan I

Fatkhurahman, Asih Wahyu Rini, M Darmansa – Suara SJI, Palembang

banjir

banjir

Pemerintah provinsi Sumatera Selatan didesak melakukan pemetaan tata ruang dalam waktu singkat. Langkah ini dinilai lebih efektif mengatasi banjir di Sumsel yang semakin meluas bahkan merendam di sebagian wilayah sepuluh kabupaten/kota. Pemetaan tata ruang ini, paling tidak melingkupi konservasi hutan dan budidaya hutan sebagai upaya penanggulangan banjir yang dinilai belum ada sampai saat ini. Penilaian ini disampaikan oleh Pengamat Lingkungan Sumatera Selatan Rusli Haz, Senin (1/3) Siang kemarin. Menurutnya, pemetaan tata ruang sangat penting apalagi terkait hutan di Sumatera Selatan yang semakin rusak.

Hal ini dilakukan juga sebagai upaya mengukur kebutuhan hutan di Sumatera Selatan terutama di sepanjang bantaran sungai agar tidak terjadi banjir. “Persoalan ini seharusnya sudah dirancang dalam bentuk strategi jangka panjang Program pemerintah,” kata Rusli. Justru yang terjadi sebaliknya, perluasan perkebunan dan hutan tanaman industri yang tidak terukur. Pihaknya mencontohkan di beberapa daerah, kondisi hutan konservasi sedang didorong untuk dijadikan budidaya. Menurutnya, ini sangat membahayakan bagi hutan di Sumatera Selatan. Pihaknya tidak menampik adanya kepentingan ekonomis dalam ruang lingkup ekologis, namun perlu ada keseimbangan antara kepentingan ekonomis dengan kepentingan ekologis. Oleh karena itu, ia meminta kepada pemerintah daerah bersama pemerintah kabupaten dan kota agar segera merancang program strategis di bidang ekologi. Program strategis jangka panjang bisa dituangkan dalam bentuk aksi terukur di antaranya, target luas hutan yang harus dipertahankan, luas hutan gundul yang harus dihutankankan kembali, dan jumlah batas toleransi perkebunan serta hutan tanaman industri untuk berekspansi di wilayah Sumsel. “Jumlah ini harus terukur dalam waktu tertentu dan terangkum dalam pemetaan tata ruang, serta program kerja di setiap kabupaten dan kota, terutama di sepanjang aliran sungai di Sumatera Selatan,” ungkapnya. Menurut dia, potensi banjir tidak hanya disebabkan oleh banjir kiriman, juga lemahnya daya serap air di sepanjang sungai yang ada. Namun yang lebih penting dari semua itu, menurut Rusli Haz, komitmen para pemimpin daerah untuk mengatasi banjir baik itu dalam bentuk program aksi dan juga pembiayaan setiap tahunnya. Siapkan RTRW Terbaru Menjawab pertanyaan, Pemerintah Propinsi (Pemprov) Sumsel membantah belum adanya pemetaan. Bappeda telah menyiapkan jurus baru untuk mengatasi banjir melanda Sumsel sejak satu bulan terkahir, dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumsel mengacu pada UU terbaru Nomor 41 tahun 2009. Dalam UU tersebut, menurut penuturan Kepala UPTB Tata Ruang Wilayah Bappeda (Badan Pereencanaan Pembangunan Daerah) Sumsel Ir Regina, menjawab pola penanganan bajir dilakukan mutlak berawal dari pengambilan penggunaan porsi DAS (Daerah aliran Sungai) Kehutanan dan DAS Musi mempunya 10 DAS. Di antaranya, wilayah sungai Banyuasin, wilayah sungai Sugihan, wilayah sungai Lampung, dan wilayah sungai Bengkulu. Jika dalam RTRW Sumsel lama, diatur dalam Perda Nomor 14 tahun 2003, tidak mengatur masalah teknis penanganan banjir seperti pembagian jalur evakuasi, jalur-jalur hijau yang harus disasakan. Dalam rencana RTRW Sumsel yang bakal digarap di 2010 ini, mengacu pada UU Nomor 41 tahun 2009, RTRW harus mengatur detil jalur evakuasi, jalur hijau wajib disisakan 30 persen di tingkat kota maupun kabupaten/kota. Bahkan, dalam UU terbaru mengatur, menegaskan sanksi hukum bagi daerah yang melanggar aturan RTRW yang ada. Mereka yang melanggar dikenakan denda mulai Rp 500 juta sampai Rp 5 miliar, atau hukuman kurungan sekurang-kurangnya lima tahun penjara. Poin lain yang harus dicermati secara umum, wajibnya setiap kabupaten/kota mengikuti ketentun kebijakan UU Nomor 32 tahun 2009 mengenai KLH Strategis, sehingga pembuatan RTRW yang baru tidak bersifat ambigu seperti RTRW lama tahun 2003. Dipastikan, sampai hari ini baru kabupaten Lahat saja sudah mulai menggarap revisi RTRW kabupaten, sedang dalam proses rekomendasi gubernur untuk ditindaklanjuti ke pusat. Sementara kabupaten/kota lain, termasuk Palembang belum sama sekali ada persiapan yang sudah dilaporkan. Sedangkan ditingkat propinsi, proses pembuatanya sedang dalam proses tender. Data terakhir hasil pamantauan, kondisi lahan di Sumsel kritis sudah mencapi 44 persen dari penelitian thun sebelumnya 24 persen. Artinya, pembuatan RTRW Sumsel, baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota, sudah sangat mendesak. Jika tidak, hasil analisis terakhir Balai Penanggulangan Bencana, memprediksi tingkat lahan kritis naik dua kali lipat, bila tidak dilakukan reboisasi mulai tahun ini. Bupati MURA Ridwan Mukti, menambahkan, tingkat kerugian akibat banjir tahun ini mencpai Rp 100 miliar, terbesar didominasi kerugian infrsatruktur jalan, perumahan, lahan pangan. Sedankan kabupaten MUBA dan OKU Timur memprediksi tingkat kerugian mencapai Rp 50 miliar OKU Timur, dan Rp 50 miliar untuk MUBA. 45 Persen Lahan Sangat Kritis Terpisah, Balai Pengelolah Daerah Aliran Sungai (DAS) Departemen Kehutanan, Muhammad Nasrun menegaskan,kurang lebih 8,6 juta hektar lahan di Sumsel saat ini kondisinya kritis. Bahkan 45 persen di antaranya sangat kritis. Lahan ini merupakan daerah aliran sungai (DAS) yang semuanya bermuara ke Sungai Musi. Dijelaskan, kondisi lahan yang kritis ini berdasarkan data terakhir tahun 2009 yang umumnya disebabkan oleh ulah manusia. “Manurut kami, kerusakan lahan itu disebabkan oleh manusia, seperti ilegal logging, perambahan hutan, perubahan fungsi hutan serta kegiatan pertambangan,”jelasnya. Dari kondisi itu secara langsung menyebabkan air hujan yang jatuh ke permukaan tanah tidak langsung terserap. Hingga sebagian besar air hujan akan mengalir di atas permukaan tanah karena kondisi lahannya yang kritis. “Jika mengalirnya ini di permukaan tanah, hampir bisa dipastikan 100 persen air langsung mangalir cepat, pada moment tertentu air ini akan bergabung menjadi satu kemudian masuk ke Sungai Musi secara bersamaan,”ujarnya. Menurut Nasrun, jika permukaan laut sedang naik, aliran air ini akan terbendung dan tidak bisa langsung ke laut. Hingga bisa dipastikan, sifat air ini akan terusir ke wilayah-wilayah daratan dan sekitarnya. “Jadi otomatis air akan meluap hingga ke daratan, termasuk yg terjadi di Musi Rawas,”tukasnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s